undang undang terorisme. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun. undang undang terorisme

JAKARTA, KOMPAS. JAKARTA, KOMPAS. teroris yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris internasional yang diduga terlibat pada beberapa kejadian pengeboman di wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran dimana zat radioaktif, bahan nuklir, bahan terkait nuklir, instalasi nuklir dan. com — DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (. Meski demikian, Menhan tidak mengetahui rinci seperti apa peran TNI di dalam penanggulangan terorisme. Atas dasar itu, penegakan hukum pun kini menggunakan Undang-Undang Terorisme. Aturan dalam undang-undang tersebut dikenakan di antaranya pemufakatan jahat dengan maksud teror sebagai mana diatur dalam Pasal 15. Ia mengatakan, banyak hal yang harus ia lakukan terkait kasus tindak pidana terorisme, salah satunya, menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan memberikan perlindungan kepada. Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme Muhammad Syafii (kanan) menyerahkan berkas laporan pembahasan RUU kepada pimpinan DPR pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan revisi Undang-undang Terorisme tidak akan membuat kepolisian maupun TNI menjadi super power. id - Serangan teroris secara beruntun sejak kericuhan napi terorisme di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob, pada Selasa (8/5/2018), hingga ledakan bom di Mapolrestabes Surabaya, Senin pagi (14/5/2018), membuat Presiden Joko Widodo mewacanakan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menlai sudah tepat pemerintah memberlakukan Undang-Undang Teroris di Papua. 2015. Adapun bunyi dari pasal 12 B ayat 1 adalah Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan. ”. Merdeka. Rapat paripurna 25 Mei 2018 akhirnya mengesahkan revisi UU Antiterorisme Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Kelebihan yang menonjol adalah memberi otoritas yang besar kepada LPSK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, BNPT, dan lainnya dan bertugas. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2013. 2003/NO. Bamsoet mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum menjalankan amanat UU ini dengan baik dan bertanggungjawab. 27 Oktober 2016 11:32. id - Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya resmi disahkan DPR RI, Jumat (25/5/2018). Namun koalisi menilai, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sebenarnya membutuhkan undang-undang khusus. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mensahkan Rancangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Dalam UU terbaru, bentuk hak korban diperbanyak," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam rilis tertulis yang disampaikan kepada Tirto, Jumat (25/5/2018). Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di pasal 7 ayat 1 dan 2. Penangkapan Terduga Teroris Bom Bandung (Foto: Novrian Arbi/Antara ) Pencabutan kewarganegaraan menjadi salah satu poin usulan pemerintah dalam revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme). Dalam 20 tahun terakhir, tiga organisasi teroris telah dinyatakan dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yaitu Al-Qaida, Negara Islam, dan Taliban. tirto. Hubungan Teroris Bekasi, Pabrik Modifikator Senjata Api dan Peran 3 Polisi. Menurut dia, UU Antiterorisme yang berlaku saat ini memiliki banyak kelemahan, di antaranya tidak ada aturan penanganan mengenai tindakan-tindakan pendahuluan terorisme. id - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (TPT) DPR dan Pemerintah telah menyepakati keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme agar mengedepankan unsur preventif atau pencegahan aksi terorisme, daripada penindakan. Orang-orang yang menentang undang-undang tersebut mengatakan keputusan itu merupakan 'kemenangan parsial'. com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar mengatakan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris. Terorisme dijadikan alat untuk mencapai matlamat oleh pelbagai pertubuhan politik; parti politik di kedua-dua haluan kanan dan kiri, serta pertubuhan-pertubuhan nasionalis, keagamaan, revolusioner dan juga pemerintah. Menurut Undang-undang No. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan. Kadek Melda Luxiana - detikNews. 21 Maret 2019. Yogyakarta:. Dalam penulisan skripsi ini disini penulis membahas masalah Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 AT dipimpin oleh Kepala Densus 88 AT atau Kadensus. CO , Jakarta - Pemerintah akhirnya merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Dengan "undang-undang baru beraroma lama" tersebut, terduga terorisme dapat ditahan tanpa menjalani persidangan terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena pengaruh perkembangan geopolitik. Pada pasal 35 A disebutkan korban terorisme. Salah satu bentuk terorisme adalah aksi peledakan bom. "Setidaknya ada 5 hal baru yang sudah kita jelaskan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 Ayat (2) terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu 1-2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Uu Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar. Butuh dua tahun bagi DPR dan Pemerintah. Kata dia, pelibatan TNI dapat dilakukan jika ancaman terorisme terjadi dalam bentuk kekerasan berulang, yang mengancam kedaulatan negara-negara dengan intensitas tinggi yang mengarah pada perjuangan politik bersenjata. ANCAMAN aksi terorisme masih menjadi tugas besar pemerintah dan aparat penegak hukum pada 2021. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta. Intoleransi, radikalisme, dan. Merdeka. Ilustrasi Teroris Foto: Flickr / malatyahaber44. 02-PPATK-09-2012 tentang Tata Cara. "Kami mempersiapkan perubahan fundamental pada aturan terkait penanganan. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih memiliki sejumlah kelemahan. Rancangan Undang-Undang Kontraterorisme Sri Lanka secara signifikan memperbaiki Undang-Undang Pencegahan Terorisme (PTA) yang ada saat ini, tetapi membutuhkan perlindungan lebih lanjut terhadap. Network. com, Jakarta - Indonesia kini memiliki Undang-Undang Terorisme yang baru, setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Jumat, 25 Mei 2018. Araf meminta masa perpanjangan penahanan tersangka teroris juga harus diatur dengan mekanisme kontrol. DPR dan pemerintah mencapai mufakat menyepakati definisi terorisme dengan memasukan frasa motif politik, pada Kamis. "Pencantuman nama ini tentunya sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," kata Brigjen Pol. Jan 7, 2022 · Dalam perkembangannya, intoleransi, radikalisme, dan terorisme menjadi isu global. Pelibatan TNI, kata Petrus, tidak tepat untuk menangani terorisme. Dec 30, 2021 · Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Suteki memperkirakan penanganan kasus radikalisme dan terorisme di Indonesia oleh penegak hukum tahun 2022 yang direncanakan Pemerintah menjadi tahun toleransi, akan tetap bersifat masif sebagaimana tahun 2021. Sepasang suami istri meledakkan diri di area gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021). Asia Pasific Group on Money Laundering merupakan salah satu FATF-style regional (FSRB) dimana Indonesia telah menjadi anggota APG sejak bulan Agustus 1999. PELABELAN teroris yang dilakukan pemerintah terhadap organisasi maupun orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif berimplikasi pada penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Akhirnya, ketidakpastian itu berakhir sudah. Pada 25 Mei 2018, DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme. pemeriksaan bank. Terorisme tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme; Mengingat : 1. Jan 14, 2019 · Tiga Kekurangan UU No 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme versi AIDA Kekurangan kedua menurut Hasibullah adalah mempertegas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai leading sector May 9, 2021 · TRIBUNNEWS. "Sudah masuk, tadi sudah saya. nasional 30 Mei 2018 19:45 WIB. 140/PUU-VII/2009. Perempuan Rawan Terlibat Terorisme, Ini Analisis Kementerian PPPA. Saat ini, DPR RI dan pemerintah masih membahas Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Terorisme. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pemberontakan dalam Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana sebaiknya pengaturan tindak pidana pemberontakan dalam KUHP Nasional yang akan dating. Latar Belakang 1. May 25, 2018 · REPUBLIKA. Pasukan Densus 88 dilatih. Pengesahan UU Terorisme ini tak berjalan mulus begitu saja. Tanggung jawab untuk korban terorisme itu seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Ini menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak karena polisi bisa main tangkap tanpa bukti yang jelas terhadap terduga teroris. 12/POJK. Peraturan. Uni Eropa Setujui Undang-Undang Terorisme, Perusahaan Media Sosial Segera Hapus Konten Berbau Terorisme. Dalam sejarahnya,. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pemerintah akhirnya memilih merevisi, bukan menerbitkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang karena beberapa alasan. com, Jakarta - Wakil Ketua Pansus Revisi Undang-Undang (UU) Antiterorisme Supiadin Aries Saputra menyebut ada tigal hal yang membedakan antara UU Antiterorisme Nomor 15 Tahun 2003 dengan UU Antiterorisme yang saat ini sedang direvisi DPR bersama pemerintah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara RepublikPada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemeriksaan terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. JAKARTA, KOMPAS. CO. Pada Jumat (9/9), Kongres AS menyetujui JASTA, yang akan. Paradoks sentris pada proses perdamaian di Filipina selatan adalah bahwa proses tersebut. Dengan harapan, Undang-Undang ini dapat menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sementara dalam RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang. pdf. ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Izha Mahendra khawatir akan rencana pemerintah yang hendak memberlakukan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang terorisme. dunia 9 Desember 2021 15:30 WIBUndang-undang baru akan buat BNPT bekerja efektif. Feb 12, 2013 · Melalui Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (12/02), polisi dapat mempidanakan penyandang dana. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3. “Saya tidak berani mengatakan, bahwa KUHP baru akan mengubah. Dalam UU dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. com – Berbagai pengungkapan aksi terorisme di Indonesia melibatkan peran penting dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror atau disingkat Densus 88 AT. Mengubah : UU No. Hidayatullah. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran. Pemerintah Pakistan telah mengambil sejumlah langkah untuk. Keputusan perpanjangan penahanan ditentukan oleh Badan Pencegahan Terorisme. Strategi pemerintah. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan TerorismeUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peristiwa 1 bulan lalu. "Karena itu kami mengharapkan pihak-pihak terkait dalam hal ini Pansus dan DPR memperhatikan poin-poin kelemahan dalam perumusan Revisi Undang-Undang. Undang-undang (UU) NO. "Seluruh fraksi dan anggota dewan menyetujui RUU itu menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR, Priyo Santoso, yang memimpin Rapat Paripurna DPR, di Gedung. yang telah memiliki Undang-Undang sendiri yang diatur dalam Undang-Undang No. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Terorisme: Konspirasi Politik Amerika Serikat. Merdeka. Pengesahan dilakukan dalam rapat. com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menegaskan negara berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme. Rezim APU PPT Nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kajian hak asasi manusia terhadap penyadapan dalam undang-undang. Hal tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem. ISIS sudah dekat dengan RI, semua pihak harus terima UU ini. Namun, bila ancaman terorisme tersebut masih bersifat verbal terhadap kedaulatan NKRI, maka menjadi tugas Polri untuk menegakkan hukumnya,” ujarnya. Setelah dua tahun menjadi perdebatan di DPR, Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirya disahkan menjadi undang-undang. TEMPO. Dalam perkembangannya, intoleransi, radikalisme, dan terorisme menjadi isu global. t. Namun, Panglima TNI Gatot Nurmantyo minta satu hal dapat dimasukkan dalam UU Antiterorisme ini. Hal itu diberlakukan merespons tindakan yang mengarah pada terorisme yang dilakukan pihak-pihak tertentu di sana. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana. CO, Jakarta - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan sejumlah catatan terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Dalam Pasal 1 UU tersebut, terorisme didefinisikan “ Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang. 11 April 2021,. Oct 21, 2018 · Rancangan Undang-Undang Kontraterorisme Sri Lanka secara signifikan memperbaiki Undang-Undang Pencegahan Terorisme (PTA) yang ada saat ini, tetapi membutuhkan perlindungan lebih lanjut terhadap. "Harapan kita, dengan adanya UU Antiterorisme penanganan masalah teroris di Indonesia harus lebih baik," ujar Praktisi Hukum Suhardi Somomoeljono dalam keterangannya, Rabu (30/5). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;. Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara. Seorang pengunjuk rasa berpose seperti mayat di lokasi kejadian kriminal dengan poster disamping tubuhnya yang bertuliskan "Oust Duterte" (Pecat Duterte) dalam sebuah reli protes atas rencana undang-undang anti-terorisme pada Hari Kemerdekaan, di University of Philippines, Quezon City, Metro Manila, Filipina, Jumat (12/6/2020). Bunyi Pasal 16 B ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan. TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME . Baca juga: Tanpa Revisi UU, TNI Bisa Dilibatkan dalam Pemberantasan Terorisme. May 30, 2018 · Keberadaan undang-undang ini sangat dibutuhkan karena ancaman terorisme yang semakin mengglobal. Berdasarkan Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Status: Hanya untuk pelanggan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa warga negara bersama TNI dan kepolisian bekerja sama untuk mempertahankan keamanan negara. Para legislator Filipina bahkan meminta penghentian proses pengesahan dan penerapan UU Anti-Terorisme tersebut. com - Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain itu, ada. COM, JAKARTA - Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Suhardi Alius menjelaskan perbedaan penanganan terorisme sebelum dan usai Revisi Undang-undang Terorisme nanti. Anggota polisi satuan Gegana Brimob Polda Metro Jaya, melakukan persiapan sebelum mengikuti simulasi penanganan terorisme di depan para delegasi Senior Official Meeting on Transnational Crimes, di Lapangan Timur Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 26 Mei 2016. Namun, menurut dia, revisi tersebut harus dilakukan untuk tujuan jangka panjang. 5 Tahun 2018 adalah UU tentang tindak pidana terorisme. Proses revisi yang sudah berjalan sejak 2016 ini juga menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil yang peduli akan HAM. ID, WELLINGTON -- Parlemen Selandia Baru pada Ribu (19/10/2022) mengusulkan perubahan undang-undang kontra-terorisme. "Ini adalah kasus besar pertama. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2013. Tap untuk memuat ulang. TEMPO. Sejak UU Terorisme Berlaku, 370 Tersangka Teroris Ditangkap. TRIBUNNEWS. Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang. 23/POJK. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ; Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 6. Pendanaan Terorisme di Indonesia, Lembaga Keuangan termasuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, melainkan juga menjaga agar tidak menjadi sarana dan sasaran bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sementera itu, Polri mengatakan, bisa saja pelaku hoax dijerat dengan. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Sembunyikan. Bank Indonesia (BI) mendukung Pemerintah dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui peran BI sebagai otoritas sistem pembayaran. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun. Perempuan telah ambil bagian dalam jihad sejak Abad ke-19, dan telah secara aktif berperan di dunia terorisme sejak 1970-an. com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. k. Semua perhatian saat itu tertuju pada kawasan Kuta Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar. Ia mengakui memang dibutuhkan peran TNI dalam memberantas terorisme namun harus diperjelas posisinya. JAKARTA, KOMPAS. JAKARTA —. Terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan.